Demokratisasi dan Disintegrasi di Indoensia

“Demokratisasi dan Disintegrasi di Indonesia”

Menurut Huntington dalam Effendy (2002: 43-44) mengemukakan bahwa pada tahun 1970-an hingga 1990-an terjadi demokratisasi dan liberalisasi diberbagai belahan dunia yang berada dibawah pengaruh rezim otoriter. Fenomena ini disebut the third wave (gelombang demokrasi angkatan ketiga), yang didalamnya ada tiga tipe proses demokratisasi-liberalisasi yaitu transformation, replacement, dan transplacement. Transformasi mendorong terjadinya proses demokratisasi dan liberalisasi justru dilaksanakan oleh anasir dari dalam rezim otoriter yang sedang berkuasa. Mereka dengan kesadarannya sendiri atau memenuhi desakan dari elemen prodemokrasi yang ada berusaha menggantikan system kekuasaannya dengan system yang lebih demokratik. Sementara replasemen dilakukan oleh pihak oposisi diluar rezim otoriter yang berkuasa, perjuangan pihak oposisi ini hingga akhirnya mengakibatkan hilangnya kekuasaan pemerintahan otoriter hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Kemudian transplasemen, momentum proses demokratisasi diperoleh melalui usaha gabungan aksi antara pihak oposisi dengan elemen reformer yang ada didalam pemerintahan.

Menurut Effendy (2002: 46-48) di Indonesia pada awal tahun 1990-an angin demokratisasi mulai berembus kencang dan tahun 1997 berubah menjadi badai. Soeharto dengan pemerintahan yang otoriter dipaksa mundur dan kemudian digantikan dengan BJ. Habibie. Puncak perubahan demokratisasi di Indonesia dari demokratisasi transplasemen menjadi replasemen terjadi ketika dalam sidang MPR jabatan presiden lepas dari BJ. Habibie ke Abdurrahman Wahid. Karena hal ini bisa diartikan bahwa pada akhirnya kekuatan oposisi dapat meruntuhkan kekuasaan rezim lama yang masih tersisa.

Lebih lanjut Effendy (2002: 48) mengemukakan bahwa pola konflik yang terjadi dalam demokratisasi di Indonesia adalah: pertama, antara kekuasaan lama status quo yang masih tersisa berhadapan dengan kekuatan reformasi. Kedua, antara kekuatan reformasi yang berada didalam struktur kekuasaan berhadapan dengan kekuatan reformasi yang karena alasan atau sebab tertentu tidak ikut masuk didalam lingkaran kekuasaan. Ketiga, antara kekuatan reformasi yang ada didalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, yang saling berebut ‘kue’ reformasi.

Kemudian Huntington dalam Effendy (2002: 49) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan di Indonesia sekarang, yaitu: pertama, masalah penanganan Hak Asasi Manusia dan penyalahgunaan kekuasaan terutama korupsi yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dan rezim sekarang. Kedua, masalah membangun keseimbangan baru antara pentingnya menjaga integritas bangsa dengan tuntutan otonomi daerah bahkan pemisahan diri.